Panduan Simpel Memahami Urusan Pemerintahan Konkuren

Table of Contents

Pernahkah kamu bertanya-tanya, kenapa urusan seperti pendidikan, kesehatan, atau pekerjaan umum itu ditangani pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah? Nah, inilah yang namanya urusan pemerintahan konkuren. Secara sederhana, urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang kewenangannya dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, serta pemerintah daerah kabupaten/kota. Jadi, tidak hanya dikelola oleh satu tingkat pemerintahan saja.

Konsep ini menjadi pilar penting dalam sistem pemerintahan di Indonesia, terutama dalam pelaksanaan otonomi daerah. Tujuannya agar pelayanan publik bisa lebih dekat dengan masyarakat dan disesuaikan dengan kondisi lokal, tapi tetap dalam koridor kebijakan nasional. Kebayang kan, kalau semua urusan harus ditangani dari Jakarta, pasti repot dan lambat. Makanya, sebagian kewenangan didelegasikan atau diserahkan ke daerah.

Urusan pemerintahan konkuren ini berbeda dengan urusan pemerintahan absolut, yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat (seperti politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama). Ini juga beda dengan urusan pemerintahan umum, yang merupakan urusan negara yang bukan merupakan urusan absolut maupun konkuren, dan kewenangan pelaksanaannya ada di tingkat kecamatan, kelurahan, hingga kepala desa. Jadi, fokus kita kali ini adalah yang dibagi itu.

Image just for illustration

Kenapa Ada Urusan Konkuren?¶

Ada beberapa alasan utama mengapa urusan pemerintahan itu perlu dibagi secara konkuren. Pertama, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Pemerintah daerah lebih tahu kondisi di lapangan dan kebutuhan masyarakatnya, sehingga bisa merespons lebih cepat. Misalnya, penanganan bencana lokal atau pembangunan infrastruktur dasar yang spesifik di daerah tersebut.

Kedua, untuk mendorong demokrasi dan partisipasi masyarakat. Dengan adanya kewenangan di daerah, masyarakat bisa lebih aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait urusan yang langsung berdampak pada kehidupan mereka. Ini sejalan dengan prinsip otonomi daerah yang memberikan ruang bagi inisiatif lokal. Daerah bisa mengembangkan potensi uniknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Ketiga, untuk menciptakan kesatuan kebijakan nasional sambil tetap menghargai keragaman lokal. Pemerintah pusat menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) untuk urusan-urusan ini. Ini memastikan bahwa meskipun dilaksanakan di daerah, kualitas dan arah kebijakannya tetap seragam secara nasional. Daerah lalu bisa menyesuaikan pelaksanaannya dengan konteks spesifik mereka.

Ciri-Ciri Urusan Pemerintahan Konkuren¶

Bagaimana kita bisa tahu sebuah urusan termasuk kategori konkuren? Ada beberapa ciri khasnya. Urusan ini biasanya berhubungan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat. Misalnya, kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, lingkungan hidup, dan masih banyak lagi yang langsung dirasakan manfaatnya oleh warga.

Kewenangan pelaksanaannya bisa dan perlu dibagi antara pusat dan daerah. Pemerintah pusat bertanggung jawab menetapkan kebijakan umum, standar, dan pengawasan. Sementara pemerintah daerah bertanggung jawab pada perencanaan, pelaksanaan, pengawasan internal, dan evaluasi di wilayahnya. Pembagian ini tidak selalu 50:50, kadang ada porsi yang lebih besar di daerah, atau porsi yang lebih besar di pusat untuk hal-hal strategis.

Pembagian kewenangan ini biasanya diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan, terutama undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah dan peraturan sektoral terkait urusan tersebut. Aturan ini menjelaskan kewenangan apa saja yang menjadi urusan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam satu bidang yang sama. Jadi, dasar hukumnya jelas dan terukur.

Contoh-Contoh Urusan Pemerintahan Konkuren¶

Ada banyak sekali jenis urusan pemerintahan yang masuk dalam kategori konkuren. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merinci urusan konkuren ini menjadi dua kelompok besar: urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Urusan pemerintahan wajib adalah urusan yang mutlak harus diselenggarakan oleh semua daerah. Ini meliputi pelayanan dasar maupun non-pelayanan dasar. Contoh urusan wajib yang termasuk pelayanan dasar antara lain pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta sosial. Sementara urusan wajib non-pelayanan dasar contohnya tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, kearsipan, perpustakaan, dan kebudayaan.

Urusan pemerintahan pilihan adalah urusan yang diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah masing-masing. Urusan ini tidak wajib ada di semua daerah, hanya jika daerah tersebut memiliki potensi di bidang tersebut dan memutuskan untuk mengembangkannya. Contoh urusan pilihan meliputi kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi. Jika suatu daerah kaya potensi pariwisata, mereka akan mengambil urusan pariwisata ini sebagai urusan pilihan untuk dikembangkan.

Setiap urusan konkuren ini memiliki sub-urusan yang lebih spesifik, dan pembagian kewenangan antar tingkat pemerintahan (pusat, provinsi, kabupaten/kota) bisa berbeda-beda di setiap sub-urusan. Misalnya, dalam urusan pendidikan, pusat mengatur kurikulum nasional dan standar guru, provinsi mengelola SMA/SMK, sementara kabupaten/kota mengelola SD/SMP. Ini adalah contoh konkret bagaimana kewenangan itu dipecah.

Pembagian Kewenangan: Siapa Melakukan Apa?¶

Dalam urusan pemerintahan konkuren, pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota diatur berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi.

• Kriteria Eksternalitas: Mengukur dampak penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Jika dampaknya bersifat nasional atau lintas provinsi, kewenangan ada di pemerintah pusat atau provinsi. Jika dampaknya hanya di tingkat kabupaten/kota, kewenangan ada di kabupaten/kota.
• Kriteria Akuntabilitas: Menentukan siapa yang paling bertanggung jawab terhadap keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan suatu urusan. Pihak yang paling bisa diminta pertanggungjawaban langsung oleh masyarakat atau pemangku kepentingan adalah yang memiliki kewenangan.
• Kriteria Efisiensi: Mempertimbangkan efisiensi sumber daya (biaya, waktu, tenaga) dalam penyelenggaraan urusan. Urusan yang lebih efisien diselenggarakan oleh tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan objek pelayanan atau memiliki skala ekonomi yang paling sesuai.

Selain kriteria di atas, pemerintah pusat memiliki peran vital dalam menetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) untuk semua urusan konkuren. NSPK ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan tersebut. Tujuannya agar ada standar pelayanan minimal yang sama di seluruh Indonesia, meskipun ada penyesuaian di tingkat lokal. Pemerintah pusat juga bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan umum terhadap pelaksanaan urusan konkuren oleh daerah.

Provinsi memiliki peran koordinasi antar kabupaten/kota di wilayahnya, serta penyelenggaraan urusan yang lingkup dampaknya lintas kabupaten/kota. Mereka juga bisa menyelenggarakan sebagian urusan yang secara hukum menjadi kewenangan pusat atau kabupaten/kota melalui mekanisme dekonsentrasi atau tugas pembantuan. Kabupaten/kota adalah pelaksana utama urusan konkuren yang langsung melayani masyarakat di wilayahnya, terutama yang dampaknya hanya di lingkup kabupaten/kota. Mereka bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan teknis di lapangan.

Urusan	Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/Kota
Pendidikan (Wajib Pelayanan Dasar)	NSPK, Kurikulum Nasional, Standar Guru, Akreditasi Nasional	Manajemen SMA/SMK, Pendidikan Khusus (lintas kab/kota)	Manajemen PAUD, SD, SMP, Non-formal (di lingkup kab/kota)
Kesehatan (Wajib Pelayanan Dasar)	NSPK, Sistem Kesehatan Nasional, Obat & Alat Kesehatan, Penyakit Menular Strategis	RS Rujukan Provinsi, Pengendalian Penyakit Lintas Kab/Kota	Puskesmas, RSUD Tipe C/D, Kesehatan Ibu & Anak, Sanitasi Dasar (di lingkup kab/kota)
Pekerjaan Umum (Wajib Pelayanan Dasar)	NSPK, Jalan Nasional, Bendungan Besar	Jalan Provinsi, Irigasi Primer/Sekunder Lintas Kab/Kota	Jalan Kabupaten/Kota, Irigasi Tersier, Sanitasi Lokal (di lingkup kab/kota)
Pariwisata (Pilihan)	NSPK, Promosi Pariwisata Nasional, Penetapan Destinasi Super Prioritas	Pengembangan Destinasi Pariwisata Lintas Kab/Kota, Promosi Tingkat Provinsi	Pengelolaan Objek Wisata Lokal, Pengembangan Ekonomi Kreatif (di lingkup kab/kota)

Contoh pembagian kewenangan di beberapa urusan konkuren (bersifat ilustratif dan sebagian, rincian lengkap diatur UU dan PP terkait).

Dasar Hukum Urusan Konkuren¶

Konsep urusan pemerintahan konkuren bukanlah sesuatu yang baru. Ia tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, terutama sejak era reformasi dan pelaksanaan otonomi daerah yang lebih luas.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah payung hukum utama yang secara eksplisit mengatur urusan pemerintahan konkuren ini. Undang-undang ini menggantikan UU sebelumnya dan memberikan rincian yang lebih jelas mengenai pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Ia juga mengatur mekanisme penetapan NSPK, pembinaan, dan pengawasan.

Selain UU Pemda, ada juga undang-undang sektoral yang lebih spesifik merinci kewenangan dalam setiap bidang urusan. Misalnya, UU Sistem Pendidikan Nasional, UU Kesehatan, UU Pekerjaan Umum, UU Lingkungan Hidup, dan lain-lain. Peraturan Pemerintah (PP) juga seringkali diterbitkan untuk menjelaskan lebih lanjut rincian pembagian kewenangan di setiap urusan berdasarkan undang-undang sektoral tersebut. Memahami dasar hukum ini penting untuk mengetahui hak dan kewajiban masing-masing tingkat pemerintahan dalam penyelenggaraan urusan konkuren.

Pentingnya Koordinasi dan Sinergi¶

Meskipun kewenangan dibagi, urusan pemerintahan konkuren memerlukan koordinasi dan sinergi yang kuat antar tingkat pemerintahan. Bayangkan jika pemerintah pusat membuat standar pendidikan yang sangat tinggi, tapi pemerintah daerah tidak punya anggaran atau kapasitas guru yang memadai untuk mencapainya. Atau jika provinsi membangun jalan, tapi kabupaten/kota tidak menyambungkannya dengan jalan di wilayah mereka.

Koordinasi ini krusial untuk menghindari tumpang tindih kewenangan, mencegah overlapping program, dan memastikan bahwa kebijakan nasional bisa diimplementasikan secara efektif di daerah. Sinergi berarti bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama, saling melengkapi kekurangan masing-masing. Misalnya, pusat menyediakan training untuk aparatur daerah, provinsi membantu koordinasi lintas sektor, dan kabupaten/kota fokus pada eksekusi program di lapangan.

Berbagai forum koordinasi dibentuk untuk menjembatani komunikasi antar tingkat pemerintahan, seperti rapat koordinasi teknis (rakornis) sektoral, pertemuan antar kepala daerah, dan forum-forum perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah (seperti RPJMD) harus selaras dengan perencanaan nasional (RPJMN) dalam urusan-urusan konkuren ini. Sistem informasi yang terintegrasi juga sangat membantu dalam memantau pelaksanaan urusan konkuren secara nasional.

Tantangan dalam Pelaksanaan Urusan Konkuren¶

Penerapan konsep urusan pemerintahan konkuren tentu tidak lepas dari tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah kapasitas sumber daya di daerah yang bervariasi. Tidak semua daerah memiliki sumber daya manusia, anggaran, dan infrastruktur yang setara untuk melaksanakan kewenangan yang diberikan. Ini bisa menyebabkan kesenjangan kualitas pelayanan publik antar daerah.

Tantangan lain adalah koordinasi dan harmonisasi kebijakan. Meskipun ada NSPK dari pusat, kadang masih ada perbedaan penafsiran atau implementasi di daerah. Ego sektoral antar dinas di daerah, atau ego antar tingkat pemerintahan (misalnya, merasa lebih berwenang), juga bisa menjadi hambatan. Diperlukan kemauan politik yang kuat dari semua pihak untuk terus berkoordinasi.

Masalah pendanaan juga sering muncul. Urusan konkuren menuntut alokasi anggaran yang besar. Pemerintah daerah mengandalkan Dana Transfer Umum (DTU) seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Pendapatan Asli Daerah (PAD). Distribusi DAK yang kadang kurang sesuai kebutuhan spesifik daerah, atau PAD yang minim di daerah tertentu, bisa menghambat pelaksanaan urusan konkuren.

Selain itu, pengawasan yang efektif juga penting. Pemerintah pusat dan provinsi perlu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan konkuren oleh daerah untuk memastikan sesuai dengan NSPK dan peraturan perundang-undangan. Namun, pengawasan ini harus bersifat membina, bukan menghambat inovasi daerah yang positif. Menemukan keseimbangan antara standardisasi nasional dan otonomi daerah adalah kunci.

Tips untuk Memaksimalkan Pelaksanaan Urusan Konkuren¶

Bagi pemerintah daerah, ada beberapa tips untuk mengoptimalkan pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren. Pertama, tingkatkan kapasitas SDM aparatur daerah melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan di bidang-bidang urusan konkuren yang menjadi prioritas daerah. SDM yang kompeten adalah kunci.

Kedua, perkuat perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja dan kebutuhan nyata masyarakat. Prioritaskan program yang benar-benar berdampak dan selaraskan dengan kebijakan nasional. Jangan ragu berinovasi sesuai potensi lokal, tapi tetap dalam koridor hukum dan standar yang berlaku.

Ketiga, bangun komunikasi dan koordinasi yang baik dengan pemerintah pusat, provinsi, dan sesama pemerintah daerah lainnya. Manfaatkan forum-forum koordinasi dan bangun hubungan kerja yang profesional. Saling berbagi pengalaman baik (best practice) antar daerah juga sangat bermanfaat.

Keempat, libatkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya (swasta, akademisi, LSM) dalam perencanaan dan pelaksanaan urusan konkuren. Mereka bisa memberikan masukan berharga dan membantu pengawasan. Keterbukaan informasi juga penting agar masyarakat paham program-program yang dijalankan.

Bagi masyarakat sendiri, memahami urusan konkuren ini bisa membantu kita lebih efektif dalam menyampaikan aspirasi terkait pelayanan publik. Kita tahu, urusan seperti kesehatan dan pendidikan itu sebagian besar kewenangannya ada di pemerintah kabupaten/kota atau provinsi. Jadi, jika ada keluhan atau masukan spesifik, sampaikanlah ke dinas terkait di tingkat daerah. Namun, jika isu tersebut berkaitan dengan standar nasional atau kebijakan umum, aspirasi bisa diarahkan ke pemerintah pusat.

Mengukur Keberhasilan Urusan Konkuren¶

Bagaimana kita tahu bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren ini berhasil? Keberhasilan bisa diukur dari beberapa indikator. Yang paling utama adalah peningkatan kualitas pelayanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Apakah akses pendidikan semakin merata? Apakah layanan kesehatan semakin mudah dijangkau dan berkualitas? Apakah infrastruktur dasar semakin memadai?

Selain itu, keberhasilan juga dilihat dari efisiensi penggunaan sumber daya. Apakah program-program dilaksanakan tepat sasaran dan tidak ada pemborosan? Apakah anggaran daerah digunakan secara efektif untuk membiayai urusan prioritas?

Indikator lainnya adalah partisipasi masyarakat yang semakin meningkat dalam pembangunan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Serta keselarasan kebijakan antara pusat dan daerah, meskipun tetap ada ruang bagi inovasi lokal. Daerah yang mampu mengimplementasikan NSPK dari pusat dengan baik, sambil menyesuaikannya dengan kearifan lokal dan kebutuhan spesifik, bisa dikatakan berhasil dalam mengelola urusan konkure.

Keberhasilan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga membutuhkan peran aktif dari seluruh elemen masyarakat. Dengan memahami bagaimana urusan pemerintahan ini dibagi dan dilaksanakan, kita bisa menjadi warga negara yang lebih partisipatif dan turut berkontribusi dalam pembangunan di daerah kita.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren adalah wujud nyata dari amanat konstitusi dan undang-undang untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Tujuannya adalah agar negara bisa hadir melayani masyarakat secara lebih efektif, efisien, dan responsif, dari Sabang sampai Merauke. Ini adalah sistem yang dinamis dan terus berkembang, menuntut adaptasi dan perbaikan berkelanjutan dari semua pihak yang terlibat. Memahami seluk-beluknya membantu kita mengapresiasi kompleksitas pemerintahan modern.

Semoga penjelasan ini memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan urusan pemerintahan konkuren. Apakah kamu punya pengalaman atau pendapat terkait pelayanan publik dalam urusan-urusan ini di daerahmu? Bagikan di kolom komentar ya!